Pilkada DKI Kalau Ahok Menang, Parpol Jungkir Balik - Cara Media Terkini - Pilkada DKI memunculkan calon gubernur kuat, yakni Ahok yang maju sebagai calon independent, tidak diusung parpol.
Dengan persyaratan dukungan dalam jumlah tertentu, UU Pilkada memang membolehkan calon gubernur maju sebagai calon independent, tidak diajukan atau diusung oleh partai politik.
Masalahnya adalah ini pilkada Jakarta. Terasnya Indonesia. Pusatnya Indonesia. Segala hal dipertaruhkan di sini. Termasuk kredibilitas partai politik.
Sekali lagi, di DKI ini kredibilitas partai politik dipertaruhkan.
Tidak hanya di DKI, ini pertaruhan kredibilitas partai poltik untuk seluruh negeri.
Kalau sampai Ahok menang, akan jadi inspirasi bagi daerah, terutama bagi mereka yang punya potensi menjadi pemimpin daerah namun kurang sreg dengan kiprah parpol saat ini.
Kalau sampai Ahok menang .... hellooo, ke mana aja parpol-parpol itu?
Kalau sampai Ahok menang, parpol akan semakin kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.
Makanya, parpol-parpol itu akan bergandengan tangan untuk mengalahkan Ahok.Mereka berkepentingan untuk menjaga nama baik mereka di mata masyarakat.
Perang statement sudah dimulai. PDIP mengatakan bahwa jalur indepenent adalah paham liberal. Pernyataan itu dilontarkan setelah mereka gagal menduetkan Ahok dengan Jarot (Wakil Gubernur DKI saat ini).
Djarot dalam sebuah wawancara dengan TVONE mengatakan kalau dirinya keluar dari partai politik dan berduet dengan Ahok dari jalur independet, maka dirinya seperti kotoran. (Pertanyaannya, kotoran seperti apa yang dimaksud oleh dia? Maap, tai-kah?)
Padahal UU Pilkada jelas mengatakan memperbolehkan seseorang untuk maju jadi calon gubernur atau bupati dari jalur independent dengan persyaratan-persyaratan tertentu, bukankah UU menjamin hal itu?
Mengapa PDIP mengatakan bahwa jalur independent adalah paham liberalisme? Bukankah mereka juga ikut melahirkan UU Pilkada?
Ini penghinaan terhadap Undang-undang, terhadap konstitusi, bahkan terhadap diri sendiri.
Seyogyanya mereka menghargai konstitusi, jangan mengeluarkan statement yang menggambarkan bahwa mereka tidak punya kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh serta utuh tentang sebuah aturan.
Justru ini membuat gambaran bahwa partai politik memang sedang kalang kabut menghadapi Ahok. Mereka menyadari betul Ahok kuat di DKI. Dan mereka sadar apa resikonya bagi kredibilitas partai politik bila Ahok menang.
Statement PDIP dan Jarot jelas keliru. Dan ini bisa menambah point bagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat akan menilai bahwa mereka mulai memelintir aturan. [Politik]
Pilkada DKI Kalau Ahok Menang, Parpol Jungkir Balik
Perang statement sudah dimulai. PDIP mengatakan bahwa jalur indepenent adalah paham liberal. Pernyataan itu dilontarkan setelah mereka gagal menduetkan Ahok dengan Jarot (Wakil Gubernur DKI saat ini).
Djarot dalam sebuah wawancara dengan TVONE mengatakan kalau dirinya keluar dari partai politik dan berduet dengan Ahok dari jalur independet, maka dirinya seperti kotoran. (Pertanyaannya, kotoran seperti apa yang dimaksud oleh dia? Maap, tai-kah?)
Padahal UU Pilkada jelas mengatakan memperbolehkan seseorang untuk maju jadi calon gubernur atau bupati dari jalur independent dengan persyaratan-persyaratan tertentu, bukankah UU menjamin hal itu?
Mengapa PDIP mengatakan bahwa jalur independent adalah paham liberalisme? Bukankah mereka juga ikut melahirkan UU Pilkada?
Ini penghinaan terhadap Undang-undang, terhadap konstitusi, bahkan terhadap diri sendiri.
Seyogyanya mereka menghargai konstitusi, jangan mengeluarkan statement yang menggambarkan bahwa mereka tidak punya kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh serta utuh tentang sebuah aturan.
Justru ini membuat gambaran bahwa partai politik memang sedang kalang kabut menghadapi Ahok. Mereka menyadari betul Ahok kuat di DKI. Dan mereka sadar apa resikonya bagi kredibilitas partai politik bila Ahok menang.
Statement PDIP dan Jarot jelas keliru. Dan ini bisa menambah point bagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat akan menilai bahwa mereka mulai memelintir aturan. [Politik]
No comments:
Post a Comment